ParWI- Pelaksanaan Pemilu Legislatif
2014 semakin dekat saja. Hal ini tak saja membuat lebih sibuk para
penyelenggara pemilu, tapi juga anggota DPRD Purwakarta. Utamanya mereka
yang kembali "manggung" pada Pileg 9 April 2014 ini.
Alhasil, mereka yang seharusnya fokus melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif (pemerintah), malah berjalan sebaliknya. Mereka makin disibukan oleh aktifitas kampanye. Sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat karena tak ingin kursinya di DPRD tergusur.
Berbicara kinerja, DPRD hari ini bahkan dinilai minim prestasi. Sedangkan honor dan tunjangan yang setiap bulannya mencapai Rp 20 juta tidak pernah berkurang mereka terima. "Hari ini mereka cenderung makan gaji buta. Sedangkan kinerja sangat minim," ungkap Ketua Parlianment Watch Indonesia (Parwi) Kabupaten Purwakarta, Eka Prabu, Jum'at (13/1).
Menurutnya, indikasi minimnya kinerja DPRD ini nampak dari angka kehadiran mereka di kantor yang beralamat di Jalan Ir Djuanda, Ciganea Purwakarta ini. Demikian halnya dilihat dari produktifitas Perda (Peraturan Daerah) yang dihasilkan. Selama ini, Perda yang lahir lebih banyak usulan eksekutif, bukan legislatif.
"Begitu juga pengawasan. Banyak program pemerintah lolos dari jerat pengawasan legislatif. Dampaknya, penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan dan realisasi program di Purwakarta selalu WDP, Wajar Dengan Pengecualian," paparnya.
Tidak berjalannya Badan Kehormatan (BK) DPRD Purwakarta juga makin memperparah keadaan di lembaga wakil rakyat ini. Kedepan, masyarakat pun dihimbau untuk betul-betul memilih wakil mereka yang bukan saja siap bekerja dan profesional tapi juga prorakyat. "Pemilu nanti menjadi momen penting penentuan kualitas daerah dan bangsa lima tahun kedepan. Pilih caleg berkualitas," tukas Eka.
Alhasil, mereka yang seharusnya fokus melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif (pemerintah), malah berjalan sebaliknya. Mereka makin disibukan oleh aktifitas kampanye. Sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat karena tak ingin kursinya di DPRD tergusur.
Berbicara kinerja, DPRD hari ini bahkan dinilai minim prestasi. Sedangkan honor dan tunjangan yang setiap bulannya mencapai Rp 20 juta tidak pernah berkurang mereka terima. "Hari ini mereka cenderung makan gaji buta. Sedangkan kinerja sangat minim," ungkap Ketua Parlianment Watch Indonesia (Parwi) Kabupaten Purwakarta, Eka Prabu, Jum'at (13/1).
Menurutnya, indikasi minimnya kinerja DPRD ini nampak dari angka kehadiran mereka di kantor yang beralamat di Jalan Ir Djuanda, Ciganea Purwakarta ini. Demikian halnya dilihat dari produktifitas Perda (Peraturan Daerah) yang dihasilkan. Selama ini, Perda yang lahir lebih banyak usulan eksekutif, bukan legislatif.
"Begitu juga pengawasan. Banyak program pemerintah lolos dari jerat pengawasan legislatif. Dampaknya, penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan dan realisasi program di Purwakarta selalu WDP, Wajar Dengan Pengecualian," paparnya.
Tidak berjalannya Badan Kehormatan (BK) DPRD Purwakarta juga makin memperparah keadaan di lembaga wakil rakyat ini. Kedepan, masyarakat pun dihimbau untuk betul-betul memilih wakil mereka yang bukan saja siap bekerja dan profesional tapi juga prorakyat. "Pemilu nanti menjadi momen penting penentuan kualitas daerah dan bangsa lima tahun kedepan. Pilih caleg berkualitas," tukas Eka.